Respons Penabulu–Oxfam terhadap Siklon Senyar di Indonesia Barat: Dari Tanggap Darurat hingga Penguatan Kepemimpinan Lokal di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat

Read in English version

“Airnya setinggi kabel listrik. Kami pegangan.”

–Suhartini, penyintas di Aceh Tamiang

Penggalan kesaksian tersebut menggambarkan betapa cepat dan dahsyatnya dampak bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025. Dalam hitungan jam, air naik hingga setinggi kabel listrik. Rumah-rumah yang telah dihuni puluhan tahun terendam dalam semalam.

Bagi Suhartini, 67 tahun, perempuan penyintas di  Gampong^[1] Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, pengalaman tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. “Kami sangka airnya surut, rupanya makin dalam,” ujarnya. Masih di Aceh Tamiang, seorang ibu menyelamatkan bayinya dengan memasukkannya ke dalam kulkas bekas saat air terus naik. Di Kecamatan Sibolga Selatan, Provinsi Sumatra Utara, seorang warga mengingat bahwa bencana pernah terjadi pada 1956, namun tidak sebesar ini.

Cerita-cerita tersebut mencerminkan skala krisis yang jauh lebih luas.

Sejak November 2025, rangkaian bencana di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, berkembang menjadi krisis kemanusiaan terbesar di Indonesia di akhir tahun 2025. Berdasarkan data BNPB per 24 Februari 2026, tercatat 1.207 orang meninggal dunia dan 138 orang masih dinyatakan hilang. Sebanyak 26.095 jiwa mengungsi di 53 kabupaten terdampak, dengan total 301.012 unit rumah mengalami kerusakan.^[2] Kerusakan jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan semakin memperumit distribusi bantuan serta akses terhadap layanan dasar. Walaupun demikian, hingga Februari 2026, Pemerintah Indonesia belum menetapkan status bencana banjir dan longsor di Sumatra sebagai bencana nasional^[3], dan menolak menerima dukungan bantuan luar negeri dengan alasan masih mampu menanggapi krisis dengan sumber daya yang ada.^[4]   Meskipun telah banyak desakan kuat dari berbagai pihak, terutama oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil, pemerintah tetap menyatakan bahwa penanganan yang dilakukan sudah berskala nasional tanpa harus mengubah status resminya.^[5]

Optimalisasi Sumber Daya Lokal Organisasi untuk Respons Awal yang Cepat dan Tepat

Dalam situasi krisis, kecepatan respons pada fase awal sangat menentukan dampak jangka panjang. Untuk itu, Penabulu mengoptimalkan sumber daya internal dan jaringan organisasi lokal agar dukungan dapat segera disalurkan bahkan sebelum mobilisasi pendanaan eksternal sepenuhnya tersedia.

Salah satu instrumen kunci yang dimiliki oleh Penabulu adalah Indonesia Disaster Relief Fund (IDRF) ^[6], merupakan dana bersama terbuka yang dibentuk Penabulu pada 2022 untuk menyalurkan dukungan pendanaan cepat dan terbatas kepada organisasi lokal yang merespons bencana. Melalui mekanisme ini, organisasi mitra lokal memiliki fleksibilitas untuk bertindak cepat sekaligus tetap menjaga akuntabilitas penggunaan dana. Skema IDRF menjadi instrumen yang menjembatani kebutuhan mendesak di fase awal krisis sekaligus menjaga kesinambungan intervensi.

Melalui skema IDRF, Penabulu, bersama sejumlah organisasi mitra lokal, telah menjangkau 16 kabupaten/kota dengan total dukungan pendanaan kebencanaan sebesar USD 15.561 (IDR 262.000.000).^[7] Penilaian kebutuhan cepat yang dilakukan bersama juga telah berhasil mengidentifikasi 22 kabupaten/kota di 3 provinsi terdampak.

Sebagai bagian dari respons awal, hingga Februari 2026, dengan skema dukungan di luar IDRF, Penabulu  bersama organisasi mitra lokal memprioritaskan intervensi ke 10 kabupaten/kota, yakni Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Aceh Utara (Provinsi Aceh); Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Langkat (Provinsi Sumatra Utara); Kabupaten Solok dan Kabupaten Agam (Provinsi Sumatra Barat).

Dari sepuluh wilayah tersebut, sekitar 10.080 kepala keluarga, termasuk 4.800 rumah tangga dengan perempuan sebagai kepala keluarga, telah menerima dukungan kemanusiaan dengan estimasi total ±36.921 jiwa penyintas terdampak. Tak luput di antaranya adalah kelompok rentan, seperti 11.815 balita, penyandang disabilitas 1.108 jiwa, ibu hamil dan menyusui 738 jiwa, serta lansia sebanyak 3.323 jiwa. Selain itu, bantuan diprioritaskan bagi keluarga penyintas dengan kerusakan rumah berat dan kelompok rentan, melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan psikososial, serta dukungan WASH (air, sanitasi dan kebersihan).  Pendekatan ini memastikan bahwa respons awal tidak hanya cepat, tetapi juga terarah, inklusif, dan berbasis kebutuhan lokal.

Memperkuat Community-Led Response melalui Kemitraan Lokal yang Inklusif dan Akuntabel

Pelibatan mitra lokal menjadi strategi utama dalam memastikan respons berbasis kebutuhan riil komunitas terdampak. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kepemilikan dan kepemimpinan lokal, tetapi juga mempermudah akses pendanaan serta meningkatkan kualitas data dan kebutuhan yang lebih kontekstual dan akuntabel. Respons di Provinsi Aceh, dukungan dilakukan melalui kolaborasi bersama  Flower Aceh, YPANBA, dan PKBI Aceh. Di Sumatra Utara bersama YAFSI, Walhi Sumatra Utara, dan Yapemmas, sementara di Sumatra Barat bersama Walhi Sumatra Barat, KPA BIAS, dan Jemari Sakato. Selain penyaluran bantuan, bentuk kolaborasi Penabulu bersama mitra lokal disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan lokal masing-masing di masa respons awal kebencanaan. Misal bersama Flower Aceh, Penabulu mendorong pendekatan kemanusiaan berbasis prinsip feminis dengan menempatkan perempuan sebagai bagian dari pengambilan keputusan. Selain itu, secara partisipatif melibatkan perempuan penyintas melakukan Rapid Gender Assessment.

Bersama YAFSI, Penabulu mendorong upaya perlindungan dan pemulihan bagi kelompok rentan terutama perempuan dan anak-anak. Salah duanya adalah dengan mendirikan Ruang Ramah Anak dan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan psikososial.

Selain itu, kolaborasi bersama Jejaring Mitra Kemanusiaan (JMK), dan Jejaring Lokal untuk Keberdayaan Masyarakat Sipil Indonesia (Lokadaya), Penabulu mendorong peningkatan kapasitas bagi organisasi mitra lokal non-humanitarian. Upaya ini dilakukan untuk membangun efektivitas organisasi lokal dalam merespons kebencanaan serta kemampuan adaptif yang berkelanjutan di masa pemulihan pascabencana.

Pelibatan Bermakna WRO dan WLO untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak Kelompok Perempuan

Penabulu mendorong keterlibatan yang lebih bermakna dari Women’s Rights Organizations (WRO) dan Women-Led Organizations (WLO) dalam desain dan implementasi respons kemanusiaan. Pendekatan ini memperkuat dimensi pelibatan perempuan dalam mengambil keputusan serta aktif terlibat dalam kerja-kerja kemanusiaan selama fase respons awal.

Beroperasi dalam Konsorsium Women’s Local Humanitarian Leadership (WLHL), Flower Aceh memanfaatkan humanitarian flexible fund dari proyek SHIFT Asia untuk menjangkau wilayah ‘blind spot’ di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara, area yang terputus dari bantuan arus utama akibat kerusakan infrastruktur.

Berdasarkan prinsip feminis ‘Power With’, respons ini menempatkan perempuan sebagai pengambil keputusan. Perempuan penyintas mengelola dapur umum, menentukan distribusi makanan, serta memastikan nutrisi balita terpenuhi. Flower Aceh juga bekerja sama dengan Yayasan Pulih membentuk ruang aman informal yang menyediakan dukungan psikososial. Distribusi cepat Dignity Kit membantu menjaga kesehatan reproduksi dan martabat perempuan di pengungsian.

Rapid Gender Assessment (RGA) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan perempuan penyintas sebagai enumerator. Pendekatan ini menghasilkan data yang lebih kontekstual mengenai kerentanan ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas.

Pendanaan fleksibel memungkinkan pengambilan keputusan secara cepat tanpa hambatan administratif. Flower Aceh juga mengombinasikan sumber daya melalui kolaborasi dengan Penabulu untuk logistik, Jejaring Mitra Kemanusiaan (JMK) untuk pemulihan sumber air dan edukasi WASH, serta Lokadaya untuk mobilisasi filantropi lokal.

Lebih dari sekadar respons darurat, bukti lapangan digunakan untuk memengaruhi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Aceh. Kasus ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kemanusiaan perempuan lokal yang didukung pendanaan fleksibel mampu mempercepat respons, meningkatkan relevansi kontekstual, serta memperkuat akuntabilitas kepada komunitas terdampak.

Kolaborasi Lokal untuk Perlindungan dan Pemulihan bagi Kelompok Rentan Penyintas Bencana

Di Lingkungan Perdamaian, Kelurahan Tangkahan Durian, Kabupaten Langkat, air belum sepenuhnya surut ketika Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia (YAFSI) mulai menyalurkan bantuan kemanusiaan sebagai bagian dari Program Sumatra Pulih dan Lestari bersama Penabulu.

YAFSI juga memfokuskan intervensinya pada kebutuhan mendesak para penyintas, yakni ⁠shelter kit dan peralatan memasak untuk 27 keluarga dengan rumah rusak berat atau hanyut, ⁠bantuan sembako untuk 120 kepala keluarga, dan peresmian Ruang Ramah Anak serta distribusi tas dan alat tulis untuk 110 anak.

YAFSI juga melakukan layanan dukungan psikososial yang mencakup kegiatan edukatif dan rekreatif bagi anak-anak dan orang tua.

“Kami ingin bantuan sampai secepat mungkin, tetapi tetap tepat sasaran,” ujar Badriyah, Ketua YAFSI. Menurutnya, respons darurat harus membuka ruang pemulihan berkelanjutan agar warga tidak terus berada dalam situasi rentan.

Kolaborasi Penguatan Kapasitas Humanitarian bagi Organisasi Non-Humanitarian

Melalui kolaborasi bersama JMK, Penabulu memperluas kolaborasi dengan organisasi non-humanitarian untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons. Upaya ini bertujuan membangun ekosistem kemanusiaan yang lebih luas dan adaptif, sehingga respons dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan berkelanjutan.

Bentuk-bentuk penguatan yang dilakukan bersama JMK di antaranya adalah peningkatan kapasitas dalam perencanaan respons, implementasi sektor WASH, Livelihood, pengarusutamaan GEDSI, penguatan sistem MEAL, dan pengelolaan keuangan.

Pelatihan enumerator dengan penggunaan SurveyCTO memungkinkan pengumpulan data secara daring dan real-time. Kolaborasi juga dilakukan bersama JMK dalam asesmen sumber air, Lokadaya dalam penguatan pelibatan organisasi lokal, serta WLHL dalam pelaksanaan Rapid Gender Assessment.

Pendekatan ini memastikan organisasi lokal tidak hanya menjadi pelaksana kegiatan, tetapi juga aktor utama dalam respons kemanusiaan di wilayahnya masing-masing—sejalan dengan komitmen terhadap model kemanusiaan yang dipimpin lokal.

Kondisi Terkini di Wilayah Dampingan

Di Aceh Tamiang dan Aceh Utara, dampak bencana masih terlihat jelas. Puing rumah dan kayu berserakan masih memenuhi sejumlah permukiman. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal dan bertahan dalam kondisi seadanya. Ketersediaan air bersih menjadi tantangan utama, sementara sebagian besar peralatan rumah tangga, termasuk alat memasak, hilang terseret arus.

Selain menimbulkan kerusakan fisik, bencana juga meninggalkan dampak psikologis yang tidak kalah berat. Perempuan, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan kepala keluarga perempuan, serta anak-anak menghadapi risiko tekanan emosional dan gangguan psikososial yang lebih tinggi akibat kehilangan rasa aman, beban pengasuhan, dan keterbatasan akses layanan. Namun di tengah situasi krisis, perempuan kerap mengambil peran penting sebagai penggerak pemulihan di tingkat keluarga dan komunitas. Karena itu, penyediaan dukungan psikososial yang responsif gender dan inklusif menjadi kebutuhan mendesak dalam fase pemulihan.

Penabulu: Organisasi Humanitarian Berakar Lokal dan Terkoneksi Global

Didirikan pada tahun 2003, Yayasan Penabulu adalah organisasi nirlaba Indonesia yang berakar lokal dan berperan sebagai Civil Society Resource Organization (CSRO) untuk memperkuat kapasitas dan keberlanjutan masyarakat sipil. Dalam kerja kemanusiaan, Penabulu berkomitmen untuk mengambil tindakan untuk menyediakan dukungan penyelamatan jiwa (life-saving support) sekaligus membangun kehidupan yang bermartabat dan setara bagi semua—terutama perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Sejak November 2023, Penabulu telah menjadi Prospektif Afiliasi Oxfam International dan sedang dalam proses menuju afiliasi penuh sebagai Penabulu-Oxfam (Oxfam Indonesia). Afiliasi ini memperkuat komitmen Penabulu untuk memajukan pelokalan dalam sistem kemanusiaan—memperkuat kepemimpinan lokal, memperluas mekanisme pendanaan yang fleksibel, dan memastikan bahwa suara masyarakat sipil Indonesia membentuk wacana kemanusiaan global.

Di tingkat nasional, Penabulu merupakan anggota inti Platform Koordinasi Kemanusiaan Indonesia – PK2I (Indonesia Humanitarian Coordination Platform – IHCP), sebuah wadah strategis multipihak non-pemerintah yang memperkuat koordinasi kemanusiaan dalam kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan bencana. IHCP menandai transisi dari Humanitarian Country Team (HCT) menuju model koordinasi yang lebih inklusif dan dipimpin organisasi masyarakat sipil nasional dan lokal—sebuah terobosan global dalam arsitektur koordinasi kemanusiaan. Melalui peran ini, Penabulu berkontribusi dalam membangun sistem kemanusiaan Indonesia yang lebih efektif, berbasis bukti, akuntabel, dan berakar pada kepemimpinan lokal.

Berakar lokal, Terkoneksi global, Penabulu bekerja untuk mengurangi penderitaan akibat krisis, memperkuat ketangguhan komunitas, dan memastikan bahwa respons kemanusiaan tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga memulihkan martabat dan kemandirian masyarakat terdampak.

Berakar lokal, Terkoneksi global

[1] Gampong adalah penyebutan nama desa atau pembagian wilayah administrative terendah di Provinsi Aceh

[2] Lihat Dashboard BNPB di: https://gis.bnpb.go.id/BANSORSUMATERA2025/

[3] Tempo, Prabowo Defends Decision Not to Declare National Disaster in Sumatra, https://en.tempo.co/read/2077490/prabowo-defends-decision-not-to-declare-national-disaster-in-sumatra

[4] Antara News, Indonesia Says It Can Manage Sumatra Disasters without Foreign Aid, https://en.antaranews.com/news/394960/indonesia-says-it-can-manage-sumatra-disasters-without-foreign-aid

[5] Salah dua organisasi masyarakat sipil Indonesia yang telah melayangkan surat desakan untuk menaikkan status kebencanaan adalah Amnesty Indonesia dan Yayasan Bantuan Hukum Indonesia. Lihat di sini: https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/surat-terbuka/surat-terbuka-penetapan-status-bencana-nasional-sumatra-aceh/12/2025/ dan https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/mendesak-negara-hadir-dalam-penanggulangan-bencana-banjir-sumatera-presiden-segera-tetapkan-status-darurat-bencana-nasional-dan-moratorium-seluruh-izin-konsesi-di-kawasan-hutan/

[6]Website IDRF: https://idrf.id/

[7] https://idrf.id/wp-content/uploads/2026/02/idrf-bantuan-sumatera-02032026.pdf

Read in English version